PANDEGLANG KEMBALI RAIH PREDIKAT WTP, ATAS LKPD TA 2017

Serang – bharani.id

Kabupaten Pandeglang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah daerah tahun anggaran 2017 dari BPK RI.
Penyerahan laporan hasil keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2017 dengan opini WTP secara resmi diserahkan langsung kepada Bupati Irna Narulita oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten Ipoeng Andjar Wasita di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Banten, Senin (28/5).
Seperti diketahui predikat WTP diraih Kabupaten Pandeglang secara berturut turut untuk LKPD tahun anggaran 2016 dan 2017.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Pandeglang Irna Narulita mengucapkan syukur “Alhamdulilah Pandeglang kembali meraih WTP, tentunya hal ini Pemerintah daerah masih dipercaya dalam penyajian laporan keuangan, kami terus berkomitmen dalam penyajian laporan keuangan disajikan secara transparan dan akuntabel hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah daerah, “katanya.

Lebih lanjut Irna mengatakan opini WTP ini merupakan hasil kerja keras dari semua stakeholder dan juga dari legislatif serta masyarakat yang terus memberikan suport kepada kami, tanpa kerja sama dari semua pihak tentunya kita belum tentu mendapatkan opini WTP dalam laporan keuangan dari BPK-RI,”tuturnya.

Masih kata Irna pihaknya terus mendampingi para kepala OPD, untuk memiliki semangat kerja yang lebih baik lagi, karena disetiap OPD jadwal kerjanya terus kami kawal, agar laporan dari tiap OPD agar lebih transparan, “oleh karena itu opini WTP ini harus kita pertahankan karena laporan keuangan Pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel merupakan kebutuhan dan kewajiban, karena uang negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat,”tutupnya

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Ramadani mengatakan banyak hal yang telah kita lakukan dalam penyajian laporan keuangan, diantaranya pengungkapan akun di masing-masing OPD dengan kondisi sebenarnya, dari mulai penataan aset, baik bergerak dan tidak bergerak termasuk dalam pengelolaan keuangan,”katanya.

Lebih lanjut Ramadani mengatakan kita bersyukur dalam pengelolaan Pemerintahan didukung oleh aplikasi yang cukup handal, karena jika semua sudah berbasis aplikasi semua akan lebih mudah serta transparan dalam pertanggung jawaban laporan keuangan dan tata kelola Pemerintahan,”tutupnya.

Pada penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah daerah tahun anggaran 2017 oleh BPK RI, diketahui dari delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten seluruhnya meraih opini WTP dari BPK-RI

Turut hadir dalam penyerahan laporan keuangan Pemerintah daerah Bupati/Walikota Se-Provinsi Banten, Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan RI, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Duriat, Sekretaris daerah Pery Hasanudin, Assisten Asministrasi Umum Undang Suhendar, serta para Kepala OPD.(Dadang)