PILKADA PAREPARE “SARAT DUGAAN KECURANGAN”

Parepare – bharani.id

Tak terhitung jumlahnya orang-orang yang tega menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan, jangankan bermain curang, menghabisi lawan politiknya dengan segala tipu muslihat sungguh merupakan hal yang lumrah. Seolah-olah kekuasaan itu adalah segala- galanya dan menjadi tujuan hidup yang abadi. Bahkan yang lebih ironis lagi, bila orang begitu tega “menggadaikan agamanya” demi meraih kekuasaan.

DUGAAN kecurangan yang mewarnai proses pilkada Parepare berderet mulai dari penggunaan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Parepare untuk memilih yang jumlahnya fantastis yaitu lebih 3% dari jumlah penduduk, artinya melebih ambang batas untuk mengajukan permohonan di MK tentang perselisihan perolehan hasil pemilihan yaitu 2%. Bila ambang batas ini dimaknai secara kaku atau tanpa nilai nilai pertimbangan tertentu, maka sama saja bila hukum itu memberikan ruang sebesar- besarnya kepada paslon tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan yang besar, supaya terbebas dari upaya hukum pihak paslon lain. (terbebas dari proses MK).

Dugaan terjadinya kecurangan dalam proses pilkada Parepare menuai protes keras dari pendukung dan simpatisan paslon nomor urut 2 FAS-ASRYADI mulai dari menduduki PANWAS pada malam hari , besok harinya menutup akses jalan perbatasan antara Kota Parepare dengan Kabupaten Barru. Tetapi kesigapan polresta Parepare dapat mengantisipasi dan menangani secara tepat dan profesional sehingga keadaan PAREPARE tetap aman/kondusif

A. DASAR HUKUM PENGGUNAAN SURAT
KETERANGAN KEPENDUDUKAN UNTUK
MEMILIH DI TPS.

UU NO. 1 TAHUN 2015 maupun UU NO. 8 TAHUN 2015 PERUBAHAN pasal 61 ayat (1)
“Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi belum terdaftar di DPT , maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan , E-KTP, Kartu Keluarga , paspor dan identitas lain yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan artinya surat keterangan kependudukan juga termasuk didalamnya.

Setelah berlakunya UU NO. 10 TAHUN 2016 perubahan kedua UU NO. 10 TAHUN 2016 pasal 61 ayat (1) sebagai berikut :
“Dalam hal masih terdapat penduduk yang
mempunyai hak pilih belum terdaftar di DPT,
yang bersangkutan dapat menggunakan hak
pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik”
Ketentuan hukum tersebut telah megubahkan kedudukan hukum Surat Keterangan Kependudukan, Kartu Keluarga, Paspor dan identitas lain, yang sebelumnya sah menjadi tidak sah digunakan untuk menggunakan hak memililih di TPS bagi masyarakat mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar di DPT, selain KTP ELEKTRONIK.

Tindakan / perbuatan hukum yang tidak memiliki dasar hukum yang sah atau bertentangan dengan hukum , maka segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tidak sah menurut hukum atau batal demi kepentingan hukum. Artinya masyarakat yang tidak terdaftar di DPT tetapi menggunakan Surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Parepare untuk menggunakan hak pilihnya di TPS adalah tindakan atau perbuatan hukum yang tidak sah menurut hukum dan segala akibat hukum yang ditimbulkan juga menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Pihak masyarakat yang menggunakan haknya untuk memilih di TPS dengan surat keterangan kependudukan ataukah pihak KPU sendiri dapat saja berpendapat bahwa landasasan hukumnya adalah PKPU NO. 8 TAHUN 2018 pasal 9 ayat (1) ” pemilih yang tidak terdaftar di DPT sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan :

a.- menunjukkan KTP El atau Surat Keterangan
b.- di TPS yang berada RT/RW sesuai alamat
yang tertera di KTP El atau SUKET.
c.- satu jam sebelum selesai pemungutan
suara di TPS.

Bila PKPU tersebut ditafsir sekedar apa adanya tanpa landasi dengan pengetahuan hukum tentang metode penafsiran yang tepat dan asas asas hukum yang berlaku khusunya asas hukum LEX INFERIORI DEROGAT LEGI SUPERIOR (peratuaran yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya), maka dapat saja ditafsirkan bahwa surat keterangan itu ( surat keterangan telah melakukan perekaman E’ KTP) sah digunakan untuk menggunakan hak memilih di TPS. Maka hal itu sungguh sungguh merupakan kesesatan berhukum. Sebab PKPU tersebut ditafsirkan demikian . Maka antara UU NO 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA UU NO.1 TAHUN 2015 menjadi bertentangan dengan PKPU NO. 8 TAHUN 2018. sedangkan dasar hukum terbitnya PKPU NO. 8 TAHUN 2018 tersebut adalah UU NO.10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA UU NO 1 TAHUN 2015 tersebut.

Penafsiran hukum yang tepat terhadap PKPU NO 8 TAHUN 2018 pasal 9 ayat 1 huruf (a) adalah Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa pemilih yang bersangkutan adalah penduduk wilayah admisteratif. Artinya pemilih yang bersangkutan telah resmi menjadi penduduk berarti sudah pernah memiliki E-KTP tetapi kemungkinan tercecer, hilang ataukah tertinggal ditempat perantauan yang sulit jangkau. Maka dalam hal ini pemilih yang bersangkutan dapat saja meminta Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sah gunakan untuk memilih di TPS serta tidak bertentangan dengan UU NO. 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA UU NO.1 TAHUN 2015.

Berlanjut…
( M. NASIR DOLLO KETUA YLBH SUNAN) PAREPARE 7 JULI 2018.