Christian Dacosta ” Saya Minta Penyidik Selidiki Utang Retribusi 10,5 Milyar CV. SMJ Ke Pemkot Jayapura Yang Diduga Belum Jelas “

JAYAPURA – bharani.id

Sejak tahun 2011 pembayaran retribusi minuman beralkohol ( minol ) CV. SMJ dilakukan, sampai tahun 2018 perusahaan pemasok miras ( sub distributor ) itu disebutkan belum membayar tunggakannya, yang berjalan selama kurang lebih 7 tahun.

Baik menggunakan nama perusahaan CV. SMJ sendiri, begitupun PT. SMJ Papua yang notabene direkturnya adalah Willem Frans Ansanai ( WFA ), Christian menyebutkan kalau retribusi hasil penjualan miras di kota Jayapura sama sekali belum pernah diselesaikan.

Terkait utang-piutang 10,5 M yang masih belum jelas dan transparan ini, mantan pemegang kuasa direktur CV. Sumber Mas Jaya yang merupakan Wakil Direktur berdasarkan Akta Notaris ini menegaskan ( semua bukti dokumen Christian sudah diperlihatkan ke wartawan, red ), dirinya akan memberikan laporannya ke Polda Papua, Kejati Papua, bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

“Saya minta penyidik Polda Papua, penyidik Kejaksaan Tinggi Papua dan juga KPK untuk segera menyelidiki utang-piutang dari CV sekaligus PT. Sumber Mas Jaya Papua yang masih belum jelas dan transparan sampai sekarang. Ingat!, direkturnya berdasarkan akta notaris masih tetap sama, yaitu bapak Willem Frans Ansanai.

Waktu saya masih menjadi pemegang kuasa direktur di perusahaan itu, tahun 2011 lalu proses pembayaran retribusinya sudah saya lakukan sebesar satu koma lima milyar ( Rp.1,5 M, red ).

Setelah sampai tahun 2017, retribusi itu juga belum dibayarkan. Kenapa?. Karena setiap permohonan pembayaran retribusi ke pemerintah kota Jayapura yang kami buat, selalu tidak ditanggapi Pemda.

Apa alasannya Pemkot Jayapura menolak pembayaran pajak minol kami?. Ya, karena ada telahan Walikota Jayapura ke Kabag Hukum yang sudah tidak lagi memperpanjang izin CV. SMJ itu sendiri tahun 2012.

Setelah datang di tahun 2015, pasca informasi yang saat itu kami dengar bahwa izin kami tidak lagi diperpanjang, kami menggugat Walikota ke PTUN. Alasan mendasar gugatan kami, waktu itu ada perusahaan sub distributor atau distributor lain yang masuk, kalau tidak salah nama perusahaannya PT. Rajawali yang punya almarhum pak UK.

Masa izin kami tidak diperpanjang dan meskipun sudah melunasi kewajiban kami, tapi izin buat perusahaan lain bisa Walikota berikan?. Ini ada apa?. Saya juga putera daerah. Nah! dari fakta itulah, kami gugat Pemerintah kota Jayapura dan kami akhirnya menang di PTUN.

Saat di Pengadilan Tata Usaha Negara, saya ketika ditanyai Hakim bahwa apakah saya tetap memasok dan menjual miras, saya katakan bahwa tetap saya jual. Kenapa?. Karena kewajiban saya sudah saya selesaikan.

Saya sudah bayar lunas pajak retribusi minol kami CV. SMJ, kok kenapa izinnya tidak diperpanjang?. Sedangkan izin buat perusahaan yang lain bisa dikeluarkan. Inikan tidak adil namanya. Jangan karena alasan mau tendang CV. SMJ keluar sehingga izin tidak diperpanjang, sedangkan izin buat perusahaan lain bisa dikasih.

Saya lanjutkan lagi untuk dipahami. Karena faktor telahan pak Walikota itulah, terjadi tunggakan pembayaran sampai sekarang. Total keseluruhan utang-piutang pajak retribusi miras ini kalau dikalkulasi, jumlahnya adalah sebesar kurang lebih Rp.10,5 Milyar.

Pertanyaannya ; sudah kah utang -piutang ini dibayarkan pemilik sekaligus direktur perusahaan pak Willem Frans Ansanai?. Atau kah sudah dibayar oleh pak Andri Alidarius yang menjabat Persero Diam di perusahaan itu?.

Kami tetap akan telusuri terus hal ini dan membuat laporan ke pihak institusi penegak hukum.” Ungkap Dacosta panjang lebar kepada Bharani.

Dacosta selaku direktur yang beberapa tahun menjalankan perusahaan sub distributor atas kepercayaan WFA itu, juga menambahkan bahwa ada Surat Keputusan ( SK ) Walikota bernomor 158 tahun 2010 yang dikantongi CV. SMJ.

Dengan adanya SK yang isinya memberikan izin kepada CV. SMJ untuk memasok miras ke wilayah kota Jayapura inilah, retribusi untuk daerah itu bisa dilakukan ( dibayarkan ).

Christian dalam keterangannya kepada awak media ini malah mempertanyakan SK untuk PT. SMJ Papua yang dipakai. Menurutnya, dengan adanya SK itulah retribusi kepada daerah dapat dibayarkan.

Hal lain yang ikut dipertanyakan mantan pucuk pimpinan ini, yaitu izin-izin yang diberikan kepada WFA sendiri, sebagai direktur perusahaan pada PT. SMJ Papua yang sudah bergerak dan beroperasi di Jayapura.

Pasalnya menurut Christian, apabila masih ada utang daerah dari CV. SMJ sendiri sebesar 10,5 M yang belum dituntaskan namun nama direktur yang sama ( WFA ) tetap saja dikeluarkan izin-izinnya, Christian sangat menyesalkan peran Pemkot Jayapura yang diduga terkesan ada pembiaraan kepada oknum direktur yang sama.

“Kami dalam menjalankan perusahaan ada SK Walikota Jayapura yang diberikan. Dengan SK untuk CV. SMJ inilah kami bisa melakukan pembayaran pajak retribusi kami ke Pemkot.

Nah yang jadi pertanyaan, mana SK buat PT. SMJ Papua?. Kalau ada silahkan tunjukan. Karena dengan SK itulah, pembayaran retribusi minol itu bisa dilakukan. Iya kan?.

Saya juga terus terang sangat menyesalkan sikap pemkot yang melakukan pembiaran atas utang-piutang tersebut. Ini utangnya besar. Uang yang 10 Milyar lebih ini kalau dibayar, ya jelas berdampak positif karena akan memberikan kontribusi juga kepada Pemkot Jayapura untuk pembangunan. Apakah hal ini juga bukan termasuk kerugian negara?.

Kekesalan saya lainnya, pemerintah kota tahu tidak kalau ada utang ini?. Masa utang 10,5 M kok izin buat PT. SMJ Papua tetap dikeluarkan?. Inikan aneh. Nama direkturnya kan sama ; pak Willem Frans Ansanai.

Nama yang sama inikan ada meninggalkan utang daerah, masa izinnya bisa begitu saja diterbitkan?. Kalau ada bukti sudah membayar, silahkan ditunjukkan agar saya juga yakin dan percaya.” Tegas Christian.

Menyikapi hal itu, wartawan Bharani bersama mantan pimpinan CV. SMJ pada tanggal 12 Desember 2018, Rabu, mendatangi instansi Badan Pendapatan Daerah ( BAPENDA ) dan Dinas PPST kota Jayapura di APO distrik Jayapura Utara untuk meminta konfirmasi yang akurat.

Ketika ditanyai staf Bidang Penagihan di lantai 3 Bapenda, salah seorang staf Bidang Penagihan ( ibu ) bersama staf pria Bapenda yang dari lantai 2 menemani awak media dan mantan wakil direktur SMJ, langsung menerima laporan yang diberikan.

Setelah dikroscek di sistem komputer di ruangan bidang penagihan, ternyata dari hasil print out yang diberikan hanya menjelaskan pembayaran retribusi yang dilakukan terakhir pada tahun 2011. Anehnya lagi, dalam data yang disodorkan itu menuliskan nama PT. Sumber Mas Papua Jaya ( nama terbalik ), dan masih menggunakan nama Christian Dacosta.

“Wah ini harus kami telusuri terus. Masa nama CV. SMJ bisa berubah jadi PT. Sumber Mas Papua Jaya, dan nama yang muncul di situ Christian Dacosta?. Apakah ini hanya kesalahan penulisan?.

Saya minta data ini Bapenda tolong selidiki lebih akurat. Sebab kalau memang datanya memakai nama PT sedangkan waktu itu retribusi pertama saya bayar pakai nama CV, ini menjadi aneh bagi saya.” Ujar Dacosta.

Setelah beberapa saat menunggu kepala bidang penagihan yang lagi mengikuti kegiatan monitoring meja di kantor walikota ( di hari yang sama ), akhirnya media bersama Christian bisa berjumpa langsung dengan kepala bidangnya setelah kembali ke kantor.

Kata kabid penagihan bernama Muchsin ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, kabid mengatakan akan menindaklanjuti laporan Dacosta lagi ke Bidang Pendataan.

“Saya belum bisa memutuskan apakah sudah dibayar utang-piutang yang disebutkan 10 M lebih itu, tapi akan saya tanyakan dan cek dulu ke bidang pendataan.”

Di samping itu, Muchsin juga menjelaskan di hadapan wartawan yang didengar langsung Christian bahwa izin tak bisa begitu saja dikeluarkan, apabila orang yang bersangkutan masih memiliki utang-piutang yang belum diselesaikan ( ada bukti rekaman, red ).

“Oh tidak bisa. Dia harus selesaikan utangnya dulu. Biar dia urus izin baru, tapi namanya kan sama. Jadi utangnya harus diselesaikan dulu.” Terang kabid.

Sebelumnya, di hari yang sama pula sewaktu ditanyai kepala PPST kota Jayapura tentang bisakah seseorang yang mempunyai tunggakan utang daerah mendapat izin baru ke PT, di hadapan wartawan belum ada penjelasan yang akurat dan jelas.

Keterangan kepala PPST bernama Yohanes Wemben itu ikut didengar langsung Christian Dacosta. Wemben justru menyarankan agar Christian secepatnya menyelesaikan persoalan pembayaran hak-haknya kepada manajemen PT. SMJ Papua ( WFA ).

“Urus cepat sudah ipar punya hak-hak yang belum dibayar itu. Itu ipar punya hak jadi harus dibayar.” Bilang Yohanes yang juga menyarankan agar disampaikan persoalannya ke Dinas Tenaga Kerja kota Jayapura.

Mengakhiri keterangan Christian saat bersama awak media mengonfirmasi laporannya tentang utang retribusi, dan juga menyangkut persoalan izin PT. SMJ yang dirasanya ada kejanggalan, Christian sangat meminta peran dan keseriusan Institusi Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan.

“Untuk itu tolong adik-adik wartawan tulis. Saya sangat meminta agar pihak institusi penegak hukum seriusi hal ini dengan ikut melakukan penyelidikan. Baik itu menyangkut nominal 10,5 Milyar selama 7 tahun yang menjadi tunggakan tak dibayarkan pajak retribusinya, termasuk menyangkut izin-izin yang diberikan kepada pak Willem Frans Ansanai sendiri.

Terus terang terkait 2 hal ini, saya menduga ada unsur KKN di sini. Yang jelas bahwa kalau CV. SMJ ada SK Walikota yang diberikan plus Rekomendasi Gubernur melalui Disperindag Provinsi Papua, PT. SMJ Papua pun harus mengantonginya. Jika memang benar ada, tunjukan SK Walikota dan juga Rekomendasi Disperindagnya kita lihat.

Tapi untuk rekomendasi tadi, tetap akan saya datangi kembali disperindag provinsi Papua dan bertemu kepala dinas untuk mempertanyakannya. Saya juga akan kembali bertemu dengan Asisten I Gubernur Papua bapak Doren Wakerkwa untuk mengkordinasikan hal ini, termasuk SK Walikota yang belum jelas ini.” Tutup Christian.

Tanggal 06 Desember 2018 lalu ketika wartawan Bharani bersama beberapa rekan media lainnya mengonfirmasi kedua staf administrasi PT. SMJ Papua di kantornya yang berada di jalan Kelapa Dua Entrop kota Jayapura, dua ibu asli Papua itu menjelaskan bahwa PT. SMJ Papua sudah legal mengantongi izin-izin yang resmi.

Sambil menunjukan bukti ke hadapan wartawan, dua ibu itu mengatakan kalau keduanya merupakan staf baru di perusahaan tersebut dan persoalan itu hanya kembali ke pucuk pimpinan masing-masing, baik WFA, CD dan juga Persero Diamnya Andri.

“Kami juga staf baru di PT. SMJ Papua ini. Kalau persoalan itu langsung tanyakan saja sendiri ke pucuk pimpinannya, baik pak WFA, pak Andri dan juga pak Christian.” Bilang kedua ibu berinisial B dan S.

Saat dimintai konfirmasi sebelumnya kepada Andri melalui rekan media lainnya yang sama-sama berjumpa pers dengan Christian, di Whasappnya Andri hanya berkomentar segera bertanya langsung ke pemilik perusahaan, WFA. Andri terkesan tak mampu menjelaskan sama sekali terkait apa yang ditanyakan.

“Selamat sore Pak. Bila ttd itu, baiknya langsung dengan pemilik perusahaan saja. Saya bukan pemilik.”

Salah seorang rekan awak media lokal kepada awak Bharani dan rekan media nasional lainnya pada malam hari tadi ( 14/12 ) menjelaskan, dirinya sudah dikontak owner PT. SMJ Papua sendiri dan malah mengatakan jika perusahaan itu adalah miliknya, modalnya juga adalah miliknya, sehingga WFA bebas memecat Christian Dacosta begitu saja sesuai haknya.

“Saya mau pecat pak Christian itu hak saya. Itu modal saya.” Bilang WFA sambil menambahkan kalau apa disampaikan Christian masih terkesan opini Dacosta sendiri semata. Padahal, aneh!. Semua bukti otentik 4 map yang dikantongi Christian Dacosta sendiri di hadapan sejumlah awak media sangatlah akurat, otentik dan jelas.

Dalam dokumen Christian banyak data mulai dari badan hukum, izin-izin sampai kepada aktifitas penjualan ditunjukan kepada awak Bharani, termasuk kegiatan sosial kemanusiaan yang pernah beberapa kali dilakukan Christian saat menjadi direktur.

Anehnya, meskipun sudah beberapa kali diekspos semua laporan dan informasi mantan Wakil Direktur CV. SMJ, hingga saat ini belum ada klarifikasi yang diberikan WFA ataupun Andri Alidarius sendiri, jika kedua pucuk pimpinan ini merasa diri keduanya benar dan Christianlah yang sama sekali bersalah. { Jhon }.